Urus Dana ke OJK, Dirut Bumiputera Janji Bayar Klaim Pemegang Polis

VIVA – Sekitar 60 orang pemegang polis asuransi Bumiputera yang diwakili Fien Mangiri, selaku Koordinator Nasabah Gagal Bayar Bumiputera di wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat, menemui manajemen Bumiputera dengan diwakili oleh Direktur Utama Bumiputera, Faizal Karim, di Wisma Bumiputera, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Tengah, Rabu, 21 Oktober 2020 kemarin.

Baca Juga: Hingga 2024, Kementerian PUPR Targetkan Bangun 2. 724 Km Hidup Tol

Di dalam pertemuan tersebut, Fien menyerahkan data pemegang polis yang berstatus bersih kontrak (HK), penebusan, meninggal negeri, dan dana kelangsungan belajar (DKB).

“Total ada lebih dari 280 polis yang dikumpulkan, dengan nilai sekitar Rp9 miliar, ” kata Fien dalam keterangan tertulisnya, dikutip Jumat, 23 Oktober 2020.

Fien pun mendesak direksi untuk segera membayar klaim pemegang polis yang data-datanya baru saja diberikan ke direksi. Sebab, aksi pembayaran klaim ini penting, supaya pemegang polis kembali percaya dengan pengurus dan upaya-upaya penyelamatannya.

“Kami minta bayarkan klaim pemegang polis, sementara yang nilainya kecil dulu tidak apa-apa. Karena tersebut sangat penting untuk mengembalikan trust ke Bumiputera dan menjaga mereknya yang sangat jatuh sekarang, ” ujarnya.

Faizal Karim selaku Direktur Utama Bumiputera mengakui, kondisi saat ini sungguh tak lepas dari gangguan keuangan Bumiputera sejak 2016 lalu. Bahkan, menurutnya saat ini kondisi keuangan semakin parah.

“Saat ini dewan direksi berusaha menyelamatkan Bumiputera sesuai kesempatan yang dikasih oleh komisaris dan badan agen anggota (BPA), ” ujar Faizal.

Dia pun menodong diberikan waktu supaya bisa membayarkan pemegang polis yang jatuh waktu. Faizal pun berjanji membayar permintaan pemegang polis yang sudah jeblok tempo dalam waktu dekat.

“Kami akan menyelesaikan seluruh kewajiban pemegang polis yang melorot tempo. Keyakinan pembayaran ini bersandarkan aset properti Bumiputera, sesuai pembukuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan nilainya mencapai Rp10, 3 triliun. Aset ini akan kami olah untuk mencari uang supaya mengakhiri polis jatuh tempo ini, ” ujarnya.

Namun, Faizal menegaskan bahwa sulit untuk menyampaikan kepastian waktu pembayaran yang dijanjikannya tersebut.

Direktur SDM Bumiputera, Dena Chaerudin menambahkan, saat ini direksi sedang mempersiapkan surat ke OJK untuk meminta pencairan kelebihan dana cadangan 2019, yang nilainya diperkirakan sekitar Rp100 miliar. Langkah ini diambil oleh Bumiputera, karena OJK melarang direksi menjajakan aset-aset Bumiputera.

“Pencairan dana cadangan ini tidak bisa 100 persen, biasanya hanya 80 persen. Inilah yang sedang awak upayakan untuk membayar klaim pemegang polis yang jatuh tempo. Saya upayakan kelebihan dana cadangan ini sekarang, ” ujar Dena.