VIVA – Pagi-pagi saat bersiap mengikuti pembukaan pelatihan “induknya survei” di Badan Induk Statistik (BPS) Kabupaten Mamasa, beta sempatkan menonton berita. Saya gandrung menyimak tajuk yang diangkat satu diantara stasiun tv swasta, membahas menghantam pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan dalam masa pandemi. Semua data yang dikutip berdasarkan hasil rilis BPS RI.

Saya tertegun dan mendengarkan dengan seksama sidang pengarang yang disampaikan redaktur tentang penumpu kemiskinan di Indonesia. Disampaikan pertimbangan, bahwa kemiskinan di Indonesia kembali mencapai angka dua digit. Kemiskinan yang mencapai 10, 19 obat jerih diyakini akan jauh lebih tumbuh jika saja garis kemiskinan (GK) Indonesia berpedoman pada World Bank, sebesar USD 2 per keadaan per kapita.

Beta kemudian tertegun, apakah tv sejumlah ini dengan selalu mendatangkan rujukan (ekonom) yang sudah banyak jam terbangnya, bisa begitu fatal memberitakan hal ini. Atau, memang sengaja memberikan opini yang terkesan “wow” agar lebih menarik pemirsa yang minim literasi itu. Bisa pula redakturnya juga tidak mengerti sebab juga sama minim literasi.

Mari kita sejenak menyimak masalah kemiskinan itu. Data kemiskinan makro (bukan by name by address), itu dikumpulkan datanya oleh BPS melalui sebuah survei yang disebut Survei Baik Ekonomi Nasional (Susenas), dua kali setahun. Survei ini sering disebut induknya survei karena menghasilkan begitu banyak indikator pembangunan, mencakup kesehatan, ketenagakerjaan, pendidikan, perumahan, dan pelestarian sosial.

Jumlah sampel di seluruh Nusantara mencapai 75. 000 rumah nikah untuk periode September dan 345. 000 untuk periode maret dengan sebaran secara proporsional hingga kelas kabupaten/kota serta stratifikasi perdesaan serta perkotaan. Penjaminan kualitas data dengan pelatihan berlapis serta pengawasan serta pemeriksaan juga dengan berlapis serta sangat ketat. Dengan demikian, “sampling error” dan “nonsampling error” mampu dikontrol dan dipertanggungjawabkan.

Garis Kemiskinan