Razman Nasution Duga Kebakaran di Kejaksaan Agung Terkait Kasus Besar

VIVA – Razman Nasution, seorang praktisi hukum dan juru bicara TKN Jokowi-Ma’ruf pada Pilpres 2019 menduga terbakarnya Gedung Kejaksaan Besar sengaja dilakukan untuk menghilangkan dokumen-dokumen penting. Dia menduga ini terpaut beberapa kasus besar di antaranya semacam kasus Jaksa Pinangki atau Djoko Tjandra dan Kasus Jiwasraya.

“Inilah potret buruk penegakan hukum di bangsa ini, hamba menduga terbakarnya gedung Kejaksaan Besar RI sengaja dilakukan untuk mnghilangkan dokumen dan barang-barang bukti menetapi Kejagung sekarang sedang serius menangani kasus-kasus besar seperti Kasus Jaksa Pinangki dan Jiwasraya, ” kata Razman dengan nada geram, Sabtu 22 Agustus 2020.

Baca juga: Penyebab Kebakaran Kejaksaan Agung, Anies: Tunggu Penyelidikan Polisi

Dia juga meminta agar Kepala Joko Widodo langsung mengambil mendaulat penegakan hukum. Dia menilai Presiden perlu segera memerintahkan Kapolri buat mengusut tuntas dugaan pembakaran gedung penegak hukum itu.

Razman juga menilai ke pendahuluan agar jika ada kasus-kasus mulia yang sedang ditangani baik oleh Kejagung, Polri dan KPK, sebaiknya dilakukan secara silent alias tidak terlalu di- publish . Karena, lanjut dia, akan banyak orang yang ketakutan dan mempersiapkan diri untuk menjemput langkah aman dan menyelamatkan muncul.

“Jika sudah sampai kasusnya langsung diproses pengadilan, ” tutur Razman.

Razman menyebut juga mencurigai pernyataan Kapuspen Kejagung yang mengucapkan tidak ada dokumen yang terbakar terkait kasus yang sedang ditangani kejagung. Menurutnya tidak perlu segera mengatakan tidak ada dokumen dengan terbakar terkait kasus yang tersedia di Kejagung.

“Apa dia tahu kalau misalnya berkas dipindahkan dari gedung 1 ke gedung lain oleh oknum di Kejagung. Harusnya selesai dulu penanganan gedung oleh pemadam kebakaran dan sungguh berkas-berkas aman baru bicara, ” tegas Razman menyesalkan.

Razman juga mengingatkan agar Gedung Mabes Polri dn KPK buat juga selalu waspada karena mampu jadi sasaran berikutnya.

“Pak Jokowi harus pimpin tepat pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan bagian atau wewenang di negara itu, ” ungkap Razman mengakhiri keterangannya.