PKS: Pak Jokowi, Omnibus Law Menjadikan Kerja Membuat Keresahan

VIVA – Aksi massa secara besar-besaran di sejumlah daerah untuk menolak Undang-Undang Omnibus Law Membikin Kerja dikabarkan masih terus berlangsung hingga Kamis, 8 Oktober 2020. Masyarakat dari kaum buruh, penggagas lingkungan, sampai para pelajar berjemaah menolak undang-undang itu.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Golongan Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera mengatakan negara mestinya mendengarkan perkataan rakyat. UU Cipta Kerja, katanya, bukan menyejahterakan buruh tetapi bahkan menjadi keresahan bagi buruh & kalangan masyarakat lainnya.

“Negara mestinya jadi ayah untuk rakyatnya. Undang-undang mestinya menjadi pelindung bagi masyarakatnya; kalau ada peraturan yang justru meresahkan, maka perintah negara mengoreksinya, ” kata Mardani.

Baca: DPR Beberkan Penyesatan Kabar UU Cipta Kerja: PHK sampai Pesangon

Jemaah menunggu sikap Presiden Joko Widodo atas hal itu, dan karenanya, Jokowi harus mampu membaca perasaan masyarakat yang menolak UU Membentuk Kerja. “Monggo Pak Jokowi lihat fakta dan kenyataan di lapangan: Undang-Undang Omnibus Law membuat keributan. Kasihan masyarakat yang tengah menderita musibah COVID-19. ”

Jika Jokowi masih memperhatikan kekacauan masyarakat, dia menyarankan Jokowi mencetak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. “Kami berharap dengan segala kebijaksanaan, jalan perppu bukan langkah yang buruk. ”

“Kita hadir untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa, ayo lekas ambil aksi, ” ujarnya.

Jika Jokowi mengambil bagian menerbitkan Perppu, PKS akan mendukung langkah itu. Begitu pula apa pun yang dilakukan untuk kebaikan rakyat, PKS akan mendukungnya. (ren)