Nasib Pekerja Informal di Portal Utama Data Ketenagakerjaan

VIVA – Kementerian Ketenagakerjaan meluncurkan palang Satu Data Ketenagakerjaan, yang hendak mewadahi pencarian data-data ketenagakerjaan dengan prinsip Satu Standar Data & Satu Metadata.

Tetapi, jika Satu Data Ketenagakerjaan itu lebih mengakomodir data-data dari para-para pekerja formal, lalu bagaimana dengan nasib data dari para praktisi informal?

Menteri Gaya Kerja, Ida Fauziah mengakui, di dalam sistem Satu Data Ketenagakerjaan tersebut, umumnya data-data yang terhimpun sampai saat ini memang didominasi sebab data dari pada pekerja halal.

Tempat mengatakan bahwa hingga saat ini, hanya sedikit saja data-data dari para pekerja informal yang terlaporkan kepada pihak Kementerian Ketenagakerjaan, sementara sisanya memang belum terlaporkan secara resmi.

“Data yang ada di dalam sistem Mulia Data Ketenagakerjaan ini, itu memang lebih banyak data yang ter dari para pekerja formal, ” kata Ida dalam telekonferensi, Kamis 5 November 2020.

“Sementara untuk data dari para-para pekerja informal, memang ada dengan terlaporkan ke Kementerian Ketenagakerjaan, akan tetapi ada juga yang tidak terlaporkan, ” ujarnya.

Di sisi lain, Ida pun mengakui bahwa di dalam undang-undang ketenagakerjaan yang dimiliki Nusantara saat ini, isinya memang lebih banyak mengakomodir perlindungan yang diberikan kepada para pekerja formal.

Karenanya, di dalam Undang-undang Cipta Kerja yang baru disahkan beberapa waktu lalu, pemerintah telah mendorong upaya agar bagaimana para-para pekerja informal itu juga mampu masuk dalam sektor pekerja halal.

Sehingga, pemberian bagian perlindungan yang bisa diberikan pemerintah kepada para pekerja informal dengan sudah masuk ke dalam kategori pekerja formal itu, nantinya bisa dilakukan dengan lebih baik lagi.

“Jadi basis datanya memang lebih banyak soal masukan pekerja formal. Di luar itu memang data soal pekerja rileks masih berserakan di banyak Kementerian atau Lembaga, ” kata Ida.

“Saya kira, dimulai dari pekerja formal itu, kita akan dorong agar bagaimana para-para pekerja informal juga bisa terdata dengan baik melalui Satu Masukan Ketenagakerjaan ini, ” ujarnya.