KPK Rombak Struktur Organisasi, Ada 19 Jabatan Baru yang Bikin Gemuk

VIVA – Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ambil suara soal perubahan struktur pola lembaganya. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyatakan, perubahan struktur di institusinya sesuai dengan strategi dengan akan dikembangkan di komisi antikorupsi.

“KPK kini menggelar pemberantasan korupsi dengan 3 tata cara, yaitu pertama, penindakan; kedua, pencegahan; dan ketiga, pendidikan sosialisasi dan kampanye, ” kata Ghufron zaman dikonfirmasi awak media, Rabu, 18 November 2020.

Patuh Ghufron, pemberantasan korupsi tidak mampu lagi didekati hanya sebagai kebusukan personal. Kejahatan korupsi, lanjut dia, saat ini sudah sistemik dan memerlukan penanganan yang komprehensif.

“Karena awak memandang pemberantasan korupsi tidak bisa lagi didekati hanya sebagai kedurjanaan personal, tapi sistemik yang perlu ditanggulangi secara komprehensif dan sistemik pula, ” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, KPK mengubah struktur organisasi melalui Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kegiatan KPK.

Peraturan itu ditetapkan pada 6 November 2020 oleh Ketua KPK Firli Bahuri dan diundangkan pada 11 November 2020.

Melalui Perkom Nomor 7 Tarikh 2020 ini, KPK menambah 19 posisi dan jabatan yang tak tercantum pada perkom sebelumnya, Perkom Nomor 03 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK.

Sejumlah 19 status dan jabatan baru itu ialah Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, Direktorat Jejaring Pendidikan, Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi.

Lalu, Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat, Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi, Sekretariat Deputi Bidang Pelajaran dan Peran Serta Masyarakat.

Kemudian, Direktorat Antikorupsi Badan Usaha, Deputi Koordinasi dan Supervisi, Direktorat Koordinasi dan Supervisi Provinsi I-V, Sekretariat Deputi Koordinasi & Supervisi.

Selanjutnya, Direktorat Manajemen Informasi, Direktorat Deteksi serta Analisis Korupsi, Staf Khusus, Tengah Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi, dan Inspektorat.

Sementara, ada tiga jabatan dan posisi yang dihapus melalui Perkom Nomor 7 Tahun 2020 yaitu Deputi Tempat Pengawasan Internal dan Pengaduan Kelompok, Direkorat Pengawasan Internal, dan Unit Kerja Pusat Edukasi Antikorupsi ataupun Anticorruption Learning Center (ACLC).

Perkom ini juga mengubah nomenklatur sejumlah jabatan misalnya Deputi Tempat Penindakan menjadi Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi, serta Deputi Bagian Pencegahan menjadi Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring.

Penggandaan, pengurangan, dan perubahan nomenklatur tersebut terlihat dari Pasal 6 Perkom Nomor 7 Tahun 2020 yang bunyinya sebagai berikut.

Pimpinan membawahkan satuan dan unit organisasi yang terdiri atas:

a. Sekretariat Jenderal, yang terdiri atas:

1. Biro Keuangan;
2. Biro Sumber Gaya Manusia;
3. Biro Asas;
4. Biro Hubungan Kelompok; dan
5. Biro Ijmal.

b. Deputi Bidang Pendidikan dan Karakter Serta Masyarakat, yang terdiri pada:

satu. Direktorat Jejaring Pendidikan;
2. Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi;
3. Direktorat Pembinaan Posisi Serta Masyarakat;
4. Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi;
5. Sekretariat Deputi Bidang Pelajaran dan Peran Serta Masyarakat.

c. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring, dengan terdiri atas:

1. Direktorat Pendaftaran & Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Pengelola Negara;
2. Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik;
3. Direktorat Monitoring;
4. Direktorat Antikorupsi Badan Usaha; dan
5. Sekretariat Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring.

d. Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi, yang terdiri arah:

1. Direktorat Penyelidikan;
2. Direktorat Penyidikan;
3. Direktorat Penuntutan;
4. Direktorat Pelacakan Kekayaan, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi; dan
5. Sekretariat Utusan Bidang Penindakan dan Eksekusi.

e. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi, dengan terdiri atas beberapa Direktorat Koordinasi dan Supervisi paling banyak 5 (lima) Direktorat sesuai strategi & kebutuhan wilayah serta Sekretariat Deputi Koordinasi dan Supervisi.

f. Deputi Bagian Informasi dan Data, yang terdiri atas:

1. Direktorat Pelayanan Laporan & Pengaduan Masyarakat;
2. Direktorat Manajemen Informasi;
3. Direktorat Pembinaan JaringanKerja Antar Instansi & Komisi;
4. Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi; dan
5. Sekretariat Deputi Bidang Informasi dan Data.

g. Staf Khusus;

h. Tengah Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi;

i. Inspektorat;

j. Juru Bicara; dan

k. Sekretariat Pimpinan