KPAI: Hentikan Program Organisasi Penggerak

VIVA – Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan Retno Listyarti meminta Menteri Pendidikan dan Kultur Nadiem Anwar Makarim menghentikan Program Organisasi Penggerak (POP) Kemendikbud secara anggaran Rp595 miliar yang menjelma polemik. Menurutnya, program tersebut tak tepat.

“Pembelajaran jangka jauh (PJJ) tahap pertama hasil evaluasi masih bermasalah, tiba-tiba menyembul POP dengan nilai setengah triliun, ” kata Retno di ILC, Selasa, 28 Juli 2020.

Baca juga: PGRI Minta Program Pola Penggerak Menteri Nadiem Ditunda

Retno menjelaskan program POP merupakan program anak dari Merdeka Belajar. Dan rencana tersebut sudah menjadi komoditas kulak sebuah perusahaan, yang pemiliknya merupakan salah satu pembisik Menteri Nadiem.

“Saya khawatir pendiksaan jadi komoditas dagangan. Dengan sejenis pendidikan akan menjadi mahal, padahal sesuai konstitusi pendidikan adalah hak dan kebutuhan seluruh warga negara, ” katanya.

Belum lagi tiba-tiba muncul Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation sebagai penerima sebagian besar dana POP. Menurutnya, tidak ada juklak maupun juknis seperti apa yang dinyatakan Menteri Nadiem mengenai kedua lembaga itu akan membiayai program secara sendiri.

“Kami tidak melihat skema pembiayaan sendiri. Seperti yang dinyatakan Mendikbud. Beta baca juklak, juknis bulak pulih tidak ada penganggaran mandiri. Kenapa menyalahi aturan sendiri, ” katanya.

Daripada polemik POP ini terus berkembang dan membahayakan hak dasar anak Indonesia buat memperoleh pendidikan, ia menyarankan agenda ini dihentikan. Dan anggarannya dialihkan untuk pendidikan jarak jauh pada masa pandemi COVID-19.

“Alihkan anggaran, fasilitasi anak-anak di daerah yang tidak bisa melaksanakan pembelajaran daring. Gratiskan internet sezaman PJJ. Siapkan kurikulum yang pas. Petakan masalah PJJ. Ini masalah di depan mata, jutaan bani terkurung dan tersiksa karena PJJ. Kita berdoa anak tidak tekanan di rumah, ” katanya.