Daya Ambruk, Emak-emak Temui Rizal Ramli Minta Solusi

VIVA – Puluhan emak-emak perwakilan dari berbagai komunitas UMKM yang terafiliasi dalam Perempuan Ingat Nusantara (PPN) menyambangi kantor ekonom senior, Rizal Ramli, di wilayah Tebet, Jakarta Selatan, Kamis, 27 Agustus 2020.

Emak-emak yang berasal dari Jakarta, Aceh, Medan Padang, Lampung, Bogor, Yogya, Solo, Sragen, Lombok, dan Gorontalo ini menyampaikan keluh kesah dan meminta solusi pada Menko Ekuin era pemerintah Abdurrahman Wahid alias Gus Dur itu atas kedudukan usaha yang ambruk akibat resesi ekonomi dan juga dampak pandemi Covid-19 atau corona.

Baca juga: Ngotot RI Sudah Resesi, Rizal Ramli Sebut Pemerintah Kebiasaan Bongak

Kepala Umum PPN, Inge Mangundap, mengaku kecewa dengan berbagai kebijakan tak populis yang dikeluarkan pemerintah dalam tengah krisis.

Misalnya, sebut Inge, kenaikan tarif dasar listrik (TDL) tanpa adanya pemberitahuan ke publik, kenaikan iuran BPJS Kesehatan, sistem pendidikan online yang menambah beban biaya lantaran harus membeli kuota internet, dan penyaluran dana bansos yang masih semerawut.

“Pemerintah terkesan tidak punya hati sama rakyatnya sendiri. Bayangkan, di saat krisis tega-teganya pemerintah naikin iuran BPJS, naikin TDL, dan sebagainya. Harusnya membangun perhatikan dong industri kreatif, rekognisi untuk UMKM ditambah dan dipermudah, ” kata Inge.

Inge-pun membandingkan jalan penanganan krisis ekonomi di kurun pemerintahan Jokowi dengan masa kepemimpinan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang dinilai lebih bijak serta membuahkan hasil yang sangat baik.

“Era Gus Dur itu kan arsitek ekonominya Kakanda Rizal. Faktanya, beliau mampu meluluskan pertumbuhan ekonomi dari minus 3 persen ke positif 4, 5 persen kurang dari 2 tarikh. Bahkan, di tengah krisis, gaji PNS, pensiunan, TNI dan Polri bisa naik 125 persen. Oleh sebab itu, kita yakin banget kalau Akang RR mampu memperbaiki kondisi ekonomi sekarang ini, ” ujar Inge.

Sementara itu, Ketua Komunitas Pepes, Wulan, mengeluhkan kejadian izin berusaha yang sulit pada dapat dan dirasa berbelit pengurusannya, terutama untuk yang berada pada level usaha ultra mikro. Dia menyampaikan bahwa mereka butuh kanal permodalan, dan perizinan.

“Perizinan sulit dan biayanya mahal. Ini yang ingin kami sampaikan, ” tutur Wulan kepada RR.

Selain mereka, tersedia pula yang mengeluhkan soal masalah BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Pula soal buramnya pendidikan di era pandemi COVID-19.

Di kesempatan itu, Rizal Ramli mengucapkan bahwa untuk meningkatkan gairah mencari jalan bagi UMKM maka kredit kudu dinaikan 50 persen dalam masa waktu lima tahun. Selama ini, kata dia, masih 20 upah.

“Semua itu bisa kok, ” kata RR, sapaan akrab Rizal Ramli.

Terkait BPJS, Rizal menyoroti iuran yang dibayarkan oleh perusahaan seharusnya empat kali lipat daripada iuran yang dibayarkan peserta. “Belum lagi pengguna BPJS yang kaya serta harus dicover penyakitnya. Harusnya tersedia iuran tambahan untuk mensubsidi, ” kata RR.